Budaya politik
merupakan bagian dari kehidupan politik. Budaya politik hanyalah
dipandang sebagai
kondisi-kondisi yang mewarnai corak kehidupan masyarakat tanpa
memiliki hubungan
dengan sistem politik dan struktur politik. Dalam pandangan tersebut,
budaya politik
memengaruhi dalam proses-proses politik.
Dalam kehidupan
sehari-hari, kita dapat mengetahui berbagai macam peristiwa politik.
Bahkan, beberapa di
antaranya menjadi bahan perbicangan hangat dan menarik. Salah satunya
adalah penyelesaian
masalah Bank Century. Hampir setiap hari, kita dapat menyaksikan
melalui layar
televisi rapat Pansus Century di Gedung DPR. Penyelesian kasus Bank Century
melalui jalur politik
menjadi topik yang hangat dan menarik untuk diikuti. Kita dapat
mengetahui kinerja
para wakil rakyat dalam menyelesaikan kasus yang cukup menghebohkan
tersebut.
Gambar
1.2 Penyelesaian kasus Bank Century melalui pansus DPR merupakan
salah
satu peristiwa politik.
Sumber: wordpress.com
Dari peristiwa
politik yang tersaji melalui media massa, masyarakat dapat memberikan
pendapat, memperoleh
tambahan pemahaman dan pengetahuan cara kerja anggota dewan,
dapat menilai
kesungguhan para wakil rakyatnya, serta menunjukkan sikap dan perasaan
tertentu. Pendapat,
pemahaman, pengetahuan, sikap dan perasaan tersebut merupakan
cerminan budaya
politik masyarakat.
1. Konsep Budaya Politik
Konsep budaya politik
berpusat pada imajinasi (pikiran dan perasaan) yang membentuk
aspirasi, harapan,
preferensi, dan prioritas tertentu dalam menghadapi tantangan yang
ditimbulkan oleh
perubahan sosial politik. Masyarakat Indonesia secara sosiokultural
mempunyai pola budaya
politik dengan elemen yang pada prinsipnya bersifat dualistis, yang
berkaitan dengan tiga
hal, yaitu:
1) Dualisme
kebudayaan yang mengutamakan keharmonisan dengan kebudayaan yang
mengutamakan
kedinamisan (konfl iktual). Dualisme ini bisa dilihat dalam interaksi
kebudayaan yang
dipengaruhi oleh nilai-nilai Jawa dengan kebudayaan yang dipengaruhi
oleh kebudayaan luar
Jawa, terutama Sumatra Barat, Sumatra Utara, dan Sulawesi.
A Hakikat Budaya Politik
4 PKn SMA/MA Kelas XI
2) Dualisme antara
budaya dan tradisi yang mengutamakan keleluasaan dengan yang
mengutamakan
keterbatasan. Hal ini merupakan pengaruh kemanunggalan militer-sipil
dalam proses sosial
politik semenjak Proklamasi sampai dengan Orde Baru.
3) Dualisme implikasi
masuknya nilai-nilai Barat ke dalam masyarakat Indonesia.
2. Pengertian Budaya Politik
Budaya politik yang
berkembang dalam suatu negara dilatarbelakangi oleh beberapa hal,
seperti situasi,
kondisi, dan pendidikan masyarakat. Latar belakang tersebut tentunya terjadi di
sekitar pelaku
politik. Mereka dianggap memiliki kewenangan dan kekuasaan dalam membuat
kebijakan. Dengan
demikian, budaya politik yang berkembang dalam masyarakat suatu negara
akan mengalami
perubahan dari waktu ke waktu.
Untuk memahami
tentang budaya politik, terlebih dahulu harus dipahami tentang
pengertian budaya dan
politik. Budaya berasal dari bahasa Sanskerta yaitu budhayah, bentuk
jamak dari budhi yang
artinya akal. Dengan demikian, budaya diartikan sebagai hal-hal yang
berhubungan dengan
akal atau budi. Budaya adalah segala yang dihasilkan oleh manusia
berdasarkan kemampuan
akalnya. Budaya memiliki ciri-ciri sebagai berikut:
1) dapat dipelajari,
2) dapat diwariskan
dan diteruskan,
3) hidup dalam
masyarakat,
4) dikembangkan dan
berubah,
5) terintegrasi.
Adapun politik
berasal dari bahasa Yunani polis dan teta. Polis berarti kota atau
negara
kota, teta berarti
urusan. Dengan demikian, politik berarti urusan negara (pemerintahan).
Selain dari arti
kata, banyak para ahli yang mengemukakan pendapat tentang politik. Beberapa
pengertian tentang
politik yaitu:
a. Mirriam Budiardjo
Politik adalah
bermacam-macam kegiatan dalam suatu sistem politik (atau negara) yang
menyangkut proses
menentukan tujuan-tujuan dari suatu sistem dan melaksanakan tujuantujuan
tersebut.
b. Dr. Wirjono Projodikoro, S.H.
Politik adalah penggunaan
kekuasaan (macht) oleh suatu golongan anggota masyarakat
terhadap golongan
lain.
c. Joyce Mitchell
Politik adalah
pengambilan keputusan kolektif atau pembuat kebijakan umum untuk
masyarakat
seluruhnya.
Dari berbagai
pengertian tersebut, dapat disimpulkan pengertian dari budaya politik.
Budaya politik adalah
aspek politik dari sistem nilai-nilai yang berkembang dalam masyarakat
yang dipengaruhi oleh
suasana zaman saat itu dan tingkat pendidikan dari masyarakat itu
sendiri.
Budaya
Politik di Indonesia 5
Banyak ahli yang
mengemukakan pengertian budaya politik. Beberapa defi nisi budaya
politik yang
disampaikan para ahli antara lain:
a. Gabriel A. Almond dan Sidney Verba
Menurut Almond dan
Verba, budaya politik suatu bangsa sebagai distribusi pola-pola
orientasi khusus
menuju tujuan politik di antara masyarakat bangsa itu dan tidak lain adalah
pola tingkah laku
individu yang berkaitan degan kehidupan politik yang dimengerti oleh para
anggota suatu sistem
politik.
b. Austin Ranney
Menurut Austin
Ranney, budaya politik adalah seperangkat pandangan tentang politik
dan pemerintahan yang
dipegang secara bersama-sama, sebuah pola orientasi terhadap objekobjek
politik.
c. Samuel Beer
Samuel Beer
mengemukakan bahwa budaya politik adalah nilai-nilai keyakinan dan
sikap-sikap emosi
tentang bagaimana pemerintahan seharusnya dilaksanakan dan tentang apa
yang harus dilakukan
oleh pemerintah.
d. Alan R. Ball
Alan R. Ball
mengemukakan bahwa budaya politik adalah susunan yang terdiri dari sikap,
kepercayaan, emosi,
dan nilai-nilai masyarakat yang berhubungan dengan sistem politik.
Dari beberapa defi
nisi tersebut, dapat ditarik kesimpulan mengenai batasan pengertian
budaya politik,
yaitu:
a. Budaya politik
tidak mengedepankan perilaku aktual, tetapi perilaku nonaktual. Bentukbentuk
perilaku nonaktual
seperti pandangan, orientasi, keyakinan, sikap, emosi,
kepercayaan, dan
nilai-nilai yang dihayati para anggota suatu sistem politik.
b. Budaya politik
mengorientasikan sistem politik. Terdapat salah satu faktor yang memiliki
arti penting pada
pandangan terhadap sistem politik yaitu perasaan (trust) dan pemahaman
(hostility).
Perasaan tersebut berwujud kerja sama dan konfl ik yang bermanfat dalam
membentuk kualitas
politik.
c. Budaya politik
mendeskripsikan warga negara sebagai anggota sistem politik.
Dengan demikian,
orientasi warga negara terhadap objek politik, akan memengaruhi
perilaku nonaktual
sebagai cerminan budaya politiknya. Budaya politik masyarakat sangat
dipengaruhi oleh
struktur politik, sedangkan daya operasi struktur ditentukan oleh konteks
kultural. Dilihat
dari sudut pandang rangsangan secara keseluruhan, budaya politik bertujuan
untuk mencapai atau
memelihara stabilitas politik yang demokratis.
Coba Anda cari konsep dan pengertian budaya politik
selain yang tercantum
di dalam materi! Cari melalui surat kabar, majalah,
internet, atau media lain.
Buatlah rangkuman dari hasil studi pustaka Anda!
Aktivitas Mandiri
6 PKn SMA/MA Kelas XI
3. Komponen Pandangan Objek Politik
Almond dan Verba
mengemukakan bahwa dalam pandangan objek politik terdapat tiga
komponen, yaitu
komponen kognitif, komponen orientasi afektif, dan komponen orientasi
evaluatif.
a. Komponen kognitif
Komponen kognitif
adalah komponen yang menyangkut pengetahuan bidang politik dan
kepercayaan pada
politik peranan dan segala kewajibannya.
b. Komponen orientasi afektif
Komponen orientasi
afektif adalah segala perasaan terhadap politik peranannya, para
aktor, dan
penampilannya.
c. Komponen orientasi evaluatif
Orientasi evaluatif
adalah keputusan dan paradigma tentang objek politik yang secara
tipikal melibatkan
kombinasi standar nilai dan kriteria dengan informasi dan perasaan.
Menurut Almond dan
Verba, untuk mengukur sikap individu dan masyarakat dalam sistem
politik dapat
digunakan ketiga komponen orientasi tersebut. Sementara dalam komponen
evaluatif orientasi
politik seseorang, ditentukan oleh orientasi moral. Norma-norma yang
dianut seseorang
warga negara menjadi dasar bagi sikap dan perannya terhadap sistem politik.
Sedangkan orientasi
evaluatif berkaitan erat dengan evolusi normatif, moral politik, dan etika
politik
Dalam kehidupan
masyarakat, kekuasaan politik timbul dari hubungan antara
individu yang menempatkan
kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi.
Kebersamaan timbul
dari proses saling adaptasi antara berbagai kepentingan
pribadi. Oleh karena
itu, hubungan antara warga masyarakat dengan pemegang
kekuasaan secara
alamiah berada dalam kondisi yang lebih harmonis bila
dibandingkan dengan
hubungan yang terdapat di masyarakat Barat.
Sumber: www.politikkita.com
Info Khusus
4. Peranan Individu dalam Sistem Politik
Sistem politik modern
merupakan satu hal yang sangat kompleks. Politik bukanlah
suatu bentuk ekspresi
dan aktualisasi kemampuan pribadi seseorang melainkan sesuatu
yang didukung konsep
serta gagasan-gagasan warga negara atau anggota masyarakat secara
konsekuen.
Seorang politikus
dalam suatu waktu memiliki peranan ganda. Misalnya, ia berperan
sebagai anggota
parlemen atau kabinet, sekaligus sebagai pemimpin partai politik atau
organisasi
kemasyarakatan. Dengan posisi tersebut dalam menjalankan peranan yang satu
sering bertentangan
dengan norma dan aturan yang melekat dalam peran yang lain. Untuk
Budaya
Politik di Indonesia 7
itulah diperlukan
kehati-hatian dalam mengungkapkan suatu pendapat, usulan, maupun gagasan.
Kapan waktunya ia
berperan sebagai anggota parlemen dan kapan ia berperan sebagai pemimpin
partai.
Berkaitan dengan hal
tersebut, maka diperlukan pentingnya pemisahan peranan (role
diferentiation)
dalam situasi tertentu. Sikap kehati-hatian dalam membedakan peranan
politik itu dapat
dikatakan sebagai salah satu interaksi budaya politik. Untuk melihat peranan
individu-individu
dalam sistem politik, Almond dan Verba membedakan ke dalam golongan
subjek, yaitu:
a. subjek pertama
adalah struktur khusus seperti badan legislatif, eksekutif, dan birokrasi,
b. penunjang jabatan
seperti pemimpin monarki, legislator, dan administrator,
c. kebijaksanaan,
keputusan, dan penguatan keputusan.
Orientasi individual
terhadap kehidupan politik dipengaruhi oleh orientasi seseorang
secara terbuka
terhadap hal-hal sebagai berikut:
a. pengetahuan yang
dimiliki tentang negara dan sistem politiknya dalam pengertian
umum,
b. perasaan seseorang
tentang terhadap struktur dan peranan elit politik dan penganjurpenganjur
kebijakan,
c. perasaan seseorang
tentang struktur-struktur individu, keputusan-keputusan yang
dilibatkan dalam
seluruh rangkaian proses tersebut, bagaimana perasaan dan pendapatnya
terhadap hal itu,
d. perasaan seseorang
sebagai anggota sistem politik yang berkaitan dengan hak,
kekuasaannya,
kewajibannya, dan strateginya untuk dapat memasuki kelompok orangorang
yang memiliki
pengaruh,
e. penilaian
seseorang terhadap norma-norma berpolitik.
Gambar
1.3 Pengetahuan yang dimiliki tentang negara dan sistem politiknya dalam
pengertian umum
menjadi
salah satu faktor yang memengaruhi orientasi individu dalam kehidupan politik.
Sumber: wordpress.com
8 PKn SMA/MA Kelas XI
Potret Nusantara
Pembangunan Demokrasi Pemantapan Pendidikan Politik Perkuat Karakter
Bangsa
Suara
Karya, Senin, 23 Agustus 2010
JAKARTA -, Dalam
kesempatan tersebut, Suwarno mengapresiasi pelaksanaan
pilkada yang
berlangsung damai di sejumlah daerah. Menurut dia, pilkada
damai dan demokratis
menunjukkan keberhasilan daerah dalam menerapkan
pendidikan politik.
“Dengan pelaksanaan
pesta demokrasi yang damai, bermartabat, dan
demokratis, ke depan,
Indonesia akan menjadi bangsa yang hebat, karena
memiliki banyak
kelebihan dalam bermokrasi,” katanya.
Suwarno melihat,
dalam pilkada sangat dibutuhkan “wisdom” atau
kearifan para elite
politik dan masyarakat. “Dengan demikian, tidak perlu
lagi banyak biaya
yang dikeluarkan. Dan beragam permasalahan dalam pesta
demokrasi tidak perlu
lagi berakhir di pengadilan. Ini memang harus dilatih,
bagaimana seseorang
bertanggung jawab sesuai level kepemimpinannya,
termasuk terhadap
dirinya sendiri dalam kontribusinya membangun dan
menumbuhkembangkan
demokrasi,” ucapnya.
Suwarno menuturkan,
jika demokrasi sudah mantap, maka upaya mencapai
kesejahteraan kelak
tak hanya diukur dari pertumbuhan, tapi bagimana dengan
pemerataannya. “Kesejahteraan
harus seimbang antara kesejahateraan batin
dengan fi sik. Ada
orang dengan penghasilan rendah bisa menerima, tapi ada
orang yang
berpenghasilan lebih, tapi tidak menerima.” katanya.
Menurut dia,
Indonesia terus berupaya mengungguli negara-negara lain,
sehingga bangsa ini
tak boleh rendah diri. Harus ada kepercayaan diri dan
keyakinan atas jati
dirinya. “Kemampuan itu bisa ditingkatkan melalui tekad,
semangat, dan format.
Tekad harus kuat, semangat harus bagus, dan format
harus lebih sistematis,”
katanya.
Format kesatuan
bangsa dan politik Indonesia ke depan akan terus
diperkuat. “Sehingga
kita dapat diperhitungkan dunia. Yang mendasar
adalah tekad dan
semangat, itu harus ditanamkan masyarakat,” ujar Suwarno.
(Yudhiarma/Victor AS)
Sumber:
Suara Karya.com
Pemantapan penerapan
pendidikan politik makin memperkuat karakter
bangsa. Pendidikan
politik mampu memperdalam kesadaran tentang makna
kearifan dan sikap
bijak dalam membangun, mengembangkan, dan menjunjung
tinggi demokrasi.
Berdasarkan tradisi yang sudah mengakar selama berabadabad,
bangsa Indonesia
memiliki basis kultur yang bijak, arif dan adil, sehingga
sangat familiar
dengan sikap tenggang rasa dan berlaku adil,
Keberhasilan
menanamkan nilai-nilai kearifan politik ke dalam ranah pemikiran
warga, sudah
merupakan sukses tersendiri bagi sebuah bangsa. Pendidikan politik
tidak harus sekadar
teori. Pembelajaran dalam sikap dan perilaku sehari-hari, baik
di rumah dan di
lingkungan lainnya, adalah pelajaran politik yang sangat berharga.
Budaya
Politik di Indonesia 9
Berdasarkan sikap,
nilai-nilai, informasi, dan kecakapan politik yang dimiliki, orientasi
warga negara terhadap
kehidupan politik memengaruhi penggolongannya ke dalam
kebudayaan politik.
Suatu model budaya politik tertentu tidak dapat dihubungkan secara
kasar dengan sistem
politik, apalagi hal itu menyangkut budaya politik yang lingkupnya luas,
terutama bila
subkultur disertakan.
Agar diperoleh
pendekatan dan gambaran yang relatif tepat mengenai orientasi individu
terhadap budaya
politik, perlu dikumpulkan informasi mengenai objek pokok orientasi politik.
Adapun objek-objek
orientasi politik tersebut meliputi keterlibatan seseorang terhadap sistem
politik secara
keseluruhan, proses masukan, dan diri sendiri.
1. Berbagai Pendapat mengenai Budaya Politik di Indonesia
Secara umum, terdapat
tiga macam budaya politik yang berkembang dalam masyarakat
Indonesia yaitu
budaya politik tradisional, budaya politik Islam, dan budaya politik modern.
a. Budaya politik tradisional
Budaya politik
tradisional ialah budaya politik yang mengedepankan satu budaya dari
etnis tertentu yang
ada di Indonesia. Sebagai contoh budaya politik yang berangkat dari paham
masyarakat Jawa.
Budaya politik
tradisional juga ditandai oleh hubungan yang bersifat patron-klien,
seperti
hubungan antara tuan
dan pelayannya. Budaya politik semacam ini masih cukup kuat di
beberapa daerah,
khususnya dalam masyarakat etnis yang sangat konservatif. Masyarakat
tradisional seperti
ini biasanya berafi liasi pada partai-partai sekuler (bukan partai agama).
b. Budaya politik Islam
Budaya politik Islam
adalah budaya politik yang lebih mendasarkan idenya pada suatu
keyakinan dan nilai
agama Islam. Islam di Indonesia menjadi agama mayoritas. Karenanya,
Indonesia menjadi
negara berpenduduk muslim terbesar di dunia. Hal tersebut menjadikan
Islam sebagai salah
satu budaya politik yang cukup mewarnai kebudayaan politik di Indonesia.
Orientasi budaya
politik yang mendasarkan pada nilai agama Islam mulai tampak sejak para
pendiri bangsa
membangun negeri ini.
Budaya politik Islam
biasanya dipelopori oleh kelompok santri. Kelompok ini identik
dengan pendidikan
pesantren atau sekolah-sekolah Islam. Kelompok masyarakat Islam terdiri
dari dua kelompok,
yaitu tradisional dan modern. Kelompok tradisional biasanya diwakili oleh
masyarakat santri
yang berasal dari organisasi NU (Nahdlatul Ulama). Sementara kelompok
modern diwakili oleh
masyarakat santri dari organisasi Muhammadiyah. Perbedaan karakter
Islam ini juga turut
melahirkan perbedaan pilihan politik. Ini membuat budaya politik Islam
menjadi tidak satu
warna.
c. Budaya politik modern
Budaya politik modern
adalah budaya politik yang mencoba meninggalkan karakter
etnis tertentu atau
latar belakang agama tertentu. Pada masa pemerintahan Orde Baru,
dikembangkan budaya
politik modern yang dimaksudkan untuk tidak mengedepankan budaya
etnis atau agama
tertentu. Pada masa pemerintahan ini, ada dua tujuan yang ingin dicapai
yakni stabilitas
keamanan dan kemajuan.
B Macam-Macam Budaya Politik
10 PKn SMA/MA Kelas XI
Seperti halnya budaya
politik Islam, budaya politik modern juga bersifat kuat dan
berpengaruh. Di
dalamnya terdapat beragam subkultur seperti kelompok birokrat, intelektual,
dan militer. Nyatanya
hanya ada dua kelompok (birokrat dan militer) yang paling berpengaruh
dalam pembuatan
kebijakan pada masa Orde Baru.
Menurut antropolog
berkebangsaan Amerika, Clifford Geertz ada tiga macam budaya
politik yang
berkembang dalam masyarakat Indonesia yaitu:
a. Budaya politik abangan
Budaya politik
abangan adalah budaya politik masyarakat yang menekankan aspekaspek
animisme atau
kepercayaan terhadap adanya roh halus yang dapat memengaruhi hidup
manusia. Tradisi
selamatan merupakan ciri khas masyarakat ini. Upacara selamatan dilakukan
untuk mengusir
roh-roh jahat yang dapat mengganggu manusia.
b. Budaya politik santri
Budaya politik santri
adalah budaya politik masyarakat yang menekankan aspek-aspek
keagamaan, khususnya
agama Islam. Masyarakat santri biasanya diidentikkan dengan
kelompok yang sudah
menjalankan ibadah atau ritual agama Islam. Pendidikan masyarakat
santri ditempuh
melalui lembaga pendidikan yang ada dalam pondok pesantren, madrasah,
atau masjid.
Pekerjaan masyarakat ini biasanya pedagang.
Gambar
1.4 Budaya politik santri adalah budaya politik masyarakat yang menekankan
aspek-aspek
keagamaan, khususnya agama Islam.
Sumber: wordpress.com
c. Budaya politik priyayi
Budaya politik
priyayi adalah budaya politik masyarakat yang menekankan keluhuran
tradisi. Priyayi
adalah masyarakat kelas atas atau aristokrat. Pekerjaan kaum priyayi biasanya
adalah para birokrat,
yaitu bekerja sebagai pegawai pemerintah.
Almond dan Verba
mengklasifi kasikan tipe-tipe budaya politik menjadi tiga. Ketiga
budaya politik
tersebut yaitu budaya politik parokial, subjek, dan partisipasi.
Budaya
Politik di Indonesia 11
a. Budaya politik parokial
Budaya politik
parokial biasanya terdapat dalam sistem politik tradisional dan sederhana.
Ciri khas budaya
politik parokial yaitu:
1) spesialisasi masih
sangat kecil sehingga pelaku-pelaku politik memiliki kekhususan tugas,
2) satu peranan
dilakukan bersama dengan peranan yang lain seperti aktivitas dan peranan
pelaku politik
dilakukan bersama dengan peranannya baik dalam bidang sosial, ekonomi,
maupun keagamaan.
b. Budaya politik subjek
Dalam budaya politik
subjek, warga negara memiliki frekuensi yang tinggi terhadap
sistem politik. Hal
ini berarti bahwa masyarakat dengan tipe budaya politik ini telah menyadari
otoritas
pemerintahan. Namun demikian posisi sebagai subjek (kawula) mereka dipandang
sebagai posisi yang
positif. Biasanya, sikap-sikap seperti ini timbul diakibatkan oleh faktorfaktor
tertentu, seperti
proses kolonialisasi dan kediktatoran.
c. Budaya politik partisipan
Masyarakat dengan
budaya politik partisipan memiliki orientasi politik yang ditujukan
kepada sistem politik
secara keseluruhan, struktur politik, dan administratif.
Coba baca penggalan artikel berikut ini bersama
kelompok Anda!
Pola Tindakan Politik
Konsep dalam
masyarakat Jawa membentuk pola “tindak-tanduk yang
wajar” yang berupa
pengekangan emosi dan pembatasan antusiasme serta ambisi.
Menyakiti dan
menyinggung orang lain dipandang sebagai tindakan yang “kasar”.
Elemen yang tampak
dualistis, berakar pada tradisi kehidupan militer
dan masyarakat sipil.
Pada prinsipnya titik berat antara kedua tradisi bersifat
kontradiktif. Tradisi
militer mengutamakan hierarki dan komando yang ketat,
segala gerak dan
tindakan dibatasi. Militer juga menitikberatkan suasana penciptaan
keamanan fi sik. Di
lain pihak, kelompok sipil dilandasi oleh tradisi penuh
keleluasaan dan
persamaan. Hierarkinya bersifat jauh lebih longgar dan insidental.
Pada kebanyakan
masyarakat non-Barat(non-Anglo Saxon), terutama
masyarakat Asia,
persepsi yang dimiliki tentang kekuasaan berbeda dengan
masyarakat Barat. Perbedaan
ini berakar pada perbedaan falsafah yang
fundamental mengenai
hakikat kedudukan individu dalam masyarakat. Pada
masyarakat Asia
semangat kerja sama antaranggota masyarakat sangat sentral
sehingga kepentingan
pribadi individu ditempatkan pada posisi periferal, di
mana kepentingan
individu mudah dikorbankan untuk kepentingan kolektif.
Sedangkan masyarakat
non-Asia tidak demikian.
Sumber: one.indoskripsi.com
Setelah membaca artikel di atas, coba Anda
diskusikan hal-hal berikut ini!
1. Tanggapan Anda mengenai
isi artikel di atas.
2. Pola tindakan
politik di Indonesia menurut pengamatan Anda.
3. Lakukan studi
pustaka sebagai pendapat pembanding!
Arena Diskusi
12 PKn SMA/MA Kelas XI
2. Ciri-ciri Umum Budaya Politik di Indonesia
Rusadi Kantaprawira
memberikan gambaran tentang ciri-ciri budaya politik Indonesia,
yaitu:
a. Konfi gurasi
subkultur di Indonesia masih beraneka ragam. Keanekaragaman subkultur
ini ditanggulangi
berkat usaha pembangunan bangsa (nation building) dan pembangunan
karakter (character
building).
b. Budaya politik
Indonesia bersifat parokial-kaula di satu pihak dan budaya politik
partisipan di lain
pihak. Masyarakat bawah masih ketinggalan dalam menggunakan hak
dan dalam memikul
tanggung jawab politiknya. Hal tersebut disebabkan oleh isolasi dari
kebudayaan luar,
pengaruh penjajahan, feodalisme, serta ikatan primordial. Sedangkan
kaum elit politik
sungguh-sungguh merupakan merupakan partisipan yang aktif. Hal
tersebut dipengaruhi
oleh pendidikan modern.
c. Sifat ikatan
primordial yang masih berurat berakar yang dikenal melalui indikator berupa
sentimen kedaerahan,
kesukuan, keagamaan, perbedaan pendekatan terhadap keagamaan
tertentu, puritanisme
dan nonpuritanisme, dan lain-lain. Di samping itu, salah satu
petunjuk masih
kukuhnya ikatan tersebut dapat dilihat dari pola budaya politik yang
tercermin dalam
struktur vertikal masyarakat di mana usaha gerakan kaum elit langsung
mengeksploitasi dan
menyentuh substruktur sosial dan subkultur untuk tujuan perekrutan
dukungan.
d. Kecenderungan
budaya politik Indonesia yang masih mengukuhi sikap paternalisme dan
sifat patrimonial.
Sebagai indikatornya dapat disebutkan antara lain, sikap asal bapak
senang. Di Indonesia,
budaya politik tipe parokial kaula lebih mempunyai keselarasan
untuk tumbuh dengan
persepsi masyarakat terhadap objek politik yang menyandarkan
atau menundukkan diri
pada proses output dari penguasa.
e. Dilema interaksi
tentang introduksi modernisasi (dengan segala konsekuensinya) dengan
pola-pola yang telah
lama berakar sebagai tradisi dalam masyarakat.
3. Faktor Penyebab Berkembangnya Budaya Politik
Budaya politik yang
berkembang dalam masyarakat dipengaruhi oleh beberapa faktor,
antara lain:
a. Tingkat pendidikan
masyarakat sebagai kunci utama perkembangan budaya politik
masyarakat.
b. Tingkat ekonomi
masyarakat, yaitu makin
tinggi tingkat
ekonomi atau kesejahteraan
masyarakat,
partisipasi masyarakat pun
makin besar.
c. Reformasi politik/political
will, yaitu semangat
merevisi dan mengadopsi
sistem politik
yang lebih baik.
d. Supremasi hukum,
yaitu adanya penegakan
hukum yang adil,
independen, dan bebas.
e. Media komunikasi
yang independen,
yaitu media tersebut
berfungsi sebagai
kontrol sosial,
bebas, dan mandiri.
Gambar
1.5 Media dapat berfungsi sebagai kontrol
sosial,
bebas, dan mandiri untuk mendukung
perkembangan
budaya politik.
Sumber: www.panyingkul.com
Budaya
Politik di Indonesia 13
Proses sosialisasi
politik diharapkan terjadi secara merata di seluruh lapisan masyarakat.
Tujuannya agar
pengetahuan dan pemahaman tentang kehidupan politik tidak hanya menjadi
monopoli kalangan
elit politik. Partisipasi politik diharapkan datang dari segenap lapisan
masyarakat, walaupun
sudah barang tentu dalam kadar yang berlainan.
Konsep sosialisasi
politik sangat bermanfaat untuk mengetahui pertumbuhan budaya
politik di Indonesia.
Pada hakikatnya semua lapisan masyarakat mulai dari kalangan keluarga,
kelompok maupun
organisasi kepentingan, organisasi politik, sampai kepada pemerintah
dapat menjadi sarana
untuk memantapan dan menyebarluaskan budaya politik.
Keterlaksanaan
sosialisasi politik, sangat ditentukan oleh lingkungan sosial, ekonomi,
dan kebudayaan tempat
seseorang/individu berada. Selain itu, juga ditentukan oleh interaksi
pengalaman-pengalaman
serta kepribadian seseorang.
1. Pengertian Sosialisasi Politik
Sosialisasi politik
merupakan salah satu dari fungsi-fungsi input sistem politik yang
berlaku di negara
manapun. Sosialisasi politik berlaku di dalam semua sistem negara, baik yang
menganut sistem
politik demokratis, otoriter, maupun diktator. Di setiap negara, sosialisasi
politik menjadi media
untuk membentuk sikap dan orientasi politik anggota masyarakat.
Sosialisasi politik
merupakan proses yang dilalui seseorang dalam memperoleh sikap
dan orientasi
terhadap fenomena politik yang ada dalam masyarakat di tempatnya berada.
Sosialisasi politik
tersebut mencakup proses penyampaian norma-norma dan nilai-nilai dari
satu generasi ke
generasi berikutnya.
Proses sosialisasi
politik berlangsung lama dan rumit. Dalam proses tersebut terjadi
usaha saling
memengaruhi di antara kepribadian individu dengan pengalaman-pengalaman
politik yang relevan
hingga membentuk tingkah laku politik. Tingkah laku politik seseorang
C Sosialisasi Pengembangan Budaya Politik
Coba Anda cari jawaban atas
permasalahan-permasalahan berikut ini!
1. Sejauh mana
perkembangan pendidikan politik di dalam masyarakat
Indonesia?
2. Adakah
perbedaannya antara masyarakat pedesaan dan masyarakat
perkotaan?
3. Sejauh mana
pengaruh latar belakang pendidikan terhadap pemahaman
masyarakat terhadap
bidang politik?
4. Faktor-faktor apa
saja yang menurut Anda dapat memengaruhi perkembangan
budaya politik dalam
masyarakat?
Aktivitas Mandiri
14 PKn SMA/MA Kelas XI
biasanya akan
berkembang secara berangsur-angsur. Perkembangan tersebut dipengaruhi oleh
pengetahuan,
nilai-nilai, dan sikap seseorang. Berbagai pengaruh tersebut menjadi faktor
pendorong untuk
memunculkan persepsi.
Dari uraian di atas
dapat disimpulkan bahwa sosialisasi politik adalah proses di mana
individu-individu
dapat memperoleh pengetahuan, nilai-nilai, dan sikap-sikap terhadap sistem
politik
masyarakatnya.
Berbagai pengertian
atau batasan mengenai sosialisasi politik telah banyak dikemukakan
oleh para ahli.
Meskipun di antara para ahli politik terdapat perbedaan, namun pada umumnya
tetap pada
prinsip-prinsip yang sama. Berikut ini beberapa pengertian sosialisasi politik
menurut para ahli.
a. David F. Aberle
Dalam bukunya yang
berjudul Culture and Socialization, David F. Aberle mengemukakan
bahwa sosialisasi
politik adalah pola-pola mengenai aksi sosial atau aspek-aspek tingkah
laku yang menanamkan
pada individu-individu keterampilan-keterampilan, motif-motif, dan
sikap-sikap yang
perlu untuk menampilkan peranan-peranan baik sekarang maupun yang
berkelanjutan
sepanjang kehidupan manusia, sejauh peranan-peranan baru masih harus terus
dipelajari. (Sumber: id.wikipidia.org)
b. Gabriel Almond
Gabriel
Almond mengemukakan bahwa sosialisasi politik adalah proses di mana
sikapsikap
politik dan pola-pola
tingkah laku politik diperoleh atau dibentuk yang merupakan
sarana bagi suatu
generasi untuk menyampaikan patokan-patokan dan keyakinan politik
kepada generasi
berikutnya. (Sumber: id.wikipidia.org)
Gambar
1.6 Sosialisasi politik adalah proses individu-individu dapat memperoleh
pengetahuan,
nilai-nilai, dan sikap-sikap terhadap sistem politik
masyarakatnya.
Sumber: wordpress.com
Budaya
Politik di Indonesia 15
c. Irvin L. Child
Irvin
L. Child berpendapat bahwa sosialisasi politik adalah segenap proses dengan
mana
individu-individu
yang dilahirkan dengan banyak sekali jajaran potensi tingkah laku yang
dituntut untuk
mengembangkan tingkah laku aktualnya dengan dibatasi di dalam satu jajaran
yang menjadi
kebiasaan dan dapat diterima sesuai dengan standar-standar kelompoknya.
(Sumber: id.wikipidia.org)
d. S.N. Eisentadt
Dalam From
Generation to Generation, S.N. Eisentadt mengemukakan bahwa sosialisasi
politik adalah
komunikasi yang dipelajari manusia dengan siapa individu-individu yang secara
bertahap memasuki
beberapa jenis relasi-relasi umum. (Sumber:
id.wikipidia.org)
e. Denis Kavanagh
Denis Kavanagh
mengemukakan bahwa sosialisasi politik adalah suatu proses di mana seseorang
mempelajari dan menumbuhkan
pandangannya tentang politik. (Sumber:
id.wikipidia.org)
f. Alfi an
Alfi an mengartikan
pendidikan politik sebagai usaha sadar untuk mengubah proses
sosialisasi politik
masyarakat. Dengan demikian, masyarakat mengalami dan menghayati
betul nilai-nilai
yang terkandung dalam suatu sistem politik yang ideal yang hendak dibangun.
Hasil dari
penghayatan itu akan melahirkan sikap dan perilaku politik baru yang mendukung
sistem politik yang
ideal tersebut, dan bersamaan dengan itu lahir pulalah kebudayaan politik
baru. (Sumber: id.wikipidia.org)
Dari pandangan Alfi
an, ada dua hal yang perlu diperhatikan, yakni:
1) Pertama,
sosialisasi politik hendaknya dilihat sebagai suatu proses yang berjalan
terusmenerus
selama peserta itu
hidup.
2) Kedua, sosialisasi
politik dapat berwujud transmisi yang berupa pengajaran secara
langsung dengan
melibatkan komunikasi informasi, nilai-nilai atau perasaan-perasaan
mengenai politik
secara tegas. Proses mana berlangsung dalam keluarga, sekolah,
kelompok pergaulan,
kelompok kerja, media massa, atau kontak politik langsung.
Dari sekian banyak
defi nisi tersebut, tampak beberapa kesamaan para ahli dalam mengemukakan
beberapa segi penting
sosialisasi politik, yaitu:
a. Sosialisasi secara
fundamental merupakan proses hasil belajar, belajar dari pengalaman/
pola-pola aksi.
b. Memberikan
indikasi umum hasil belajar tingkah laku individu dan kelompok dalam
batas-batas yang
luas, dan lebih khusus lagi, berkenaan pengetahuan atau informasi,
motif-motif (nilai-nilai)
dan sikap-sikap.
c. Sosialisasi itu
tidak perlu dibatasi pada usia anak-anak dan remaja saja (walaupun periode
ini paling penting),
tetapi sosialisasi berlangsung sepanjang hidup.
d. Sosialisasi
merupakan prakondisi yang diperlukan bagi aktivitas sosial, dan baik secara
implisit maupun
eksplisit memberikan penjelasan mengenai tingkah laku sosial.
16 PKn SMA/MA Kelas XI
Tokoh
GABRIEL ALMOND
Gabriel A. Almond (12
Januari 1911 - 25
Desember 2002)
merupakan ilmuwan politik dari
Amerika Serikat. Ia
terkenal karena karya pionir
di bidang
perbandingan politik, perkembangan
politik, dan budaya
politik.
Almond lahir di Rock
Island, Illinois. Ia
merupakan putra
imigran dari Rusia dan Ukraina.
Di masa dewasa,
Almond kuliah di Universitas
Chicago, hingga menyelesaikan
program pascasarjana.
Selesai kuliah,
Almond bekerja di Harold Lasswell.
Almond menyelesaikan
Ph.D. pada tahun 1938, dengan disertasi
doktornya yang
berjudul Plutokrasi dan Politik di New York City, tetapi tidak
dipublikasikan hingga
tahun 1998.
Almond mengajar di
Brooklyn College (sekarang Universitas Kota
New York) 1939-1942.
Pada waktu Amerika Serikat terlibat dalam Perang
Dunia II, Almond
bergabung dengan Kantor Informasi Perang. Ia bertugas
menganalisis
propaganda, dan menjadi kepala dari Bagian Informasi
Musuh. Seusai perang,
Almond bekerja untuk Lembaga Strategis Survei
pasca-Perang di
Jerman.
Almond kembali ke
kehidupan akademik pada tahun 1947 dan
mengajar di Yale
(1947-1950) dan (1959-1963), Princeton (1950-1959),
dan Universitas
Stanford (1963-1993). Dia juga menjabat sebagai Kepala
Departemen Ilmu
Politik di Stanford (1964-1969). Selain itu, Almond
juga menghabiskan
waktu sebagai dosen tamu di berbagai universitas,
seperti Universitas
Tokyo di Jepang, Universitas Belo Horizonte di Brasil,
dan Universitas Kiev.
Meskipun Almond pensiun pada tahun 1976 dan
menjadi profesor
emeritus di Stanford, ia terus menulis dan mengajar
hingga kematiannya.
Almond mengetuai
Dewan Penelitian Ilmu Sosial Perbandingan
Komite Politik selama
bertahun-tahun. Ia juga presiden dari Asosiasi Ilmu
Politik Amerika
(APSA) untuk 1965-1966. Pada tahun 1981, ia menerima
APSA’s James Madison
Award, yang diberikan kepada seorang ilmuwan
politik.
Sumber: id.wikipedia.org
Sumber: www.wikipidia.org
Budaya
Politik di Indonesia 17
2. Proses Sosialisasi Politik
Perkembangan
sosialisasi politik diawali pada masa kanak-kanak atau remaja. Tahap
lebih awal dari
belajar politik mencakup perkembangan dari ikatan-ikatan lingkungan, seperti
keterikatan kepada sekolah-sekolah
mereka, bahwa mereka berdiam di suatu daerah tertentu.
Anak muda mempunyai
kepercayaan pada keindahan negerinva, kebaikan serta kebersihan
rakyatnya. Pemahaman
ini diikuti oleh simbol-simbol otoritas umum, seperti polisi, presiden,
dan bendera nasional.
Pada usia sembilan dan sepuluh tahun timbul kesadaran akan konsep
yang lebih abstrak,
seperti pemberian suara, demokrasi, kebebasan sipil, dan peranan warga
negara dalam sistem
politik.
Peranan keluarga
dalam sosialisasi politik sangat penting. Seorang anak mempunyai
gambaran yang sama
mengenai ayahnya dan presiden selama bertahun-tahun di sekolah awal.
Keduanya dianggap
sebagai tokoh kekuasaan. Easton dan Dennis mengutarakan ada 4 (empat)
tahap dalam proses
sosialisasi politik dari anak, yaitu:
a. Pengenalan
otoritas melalui individu tertentu, seperti orang tua anak, presiden, dan
polisi.
b. Perkembangan
pembedaan antara otoritas internal dan yang eksternal, yaitu antara pejabat
swasta dan pejabat
pemerintah.
c. Pengenalan
mengenai institusi-institusi politik yang impersonal, seperti kongres
(parlemen),
mahkamah agung, dan
pemungutan suara (pemilu).
d. Perkembangan
pembedaan antara institusi-institusi politik dan mereka yang terlibat dalam
aktivitas yang
diasosiasikan dengan institusi-institusi ini.
Di Rusia dilakukan
suatu penelitian secara khusus untuk menyelidiki nilainilai
pengasuhan anak yang
memengaruhi sosialisasi politiknya. Nilai-nilai
tersebut adalah:
1. Tradisi; terutama agama, tetapi
juga termasuk ikatan-ikatan kekeluargaan
dan tradisi pada
umumnya
2. Prestasi; meliputi ketekunan,
pencapaian/perolehan, ganjaran-ganjaran
material mobilitas
sosial.
3. Pribadi; meliputi kejujuran,
ketulusan, keadilan, dan kemurahan hati.
4. Penyesuaian diri;
yaitu bergaul dengan baik, menjauhkan diri dari kericuhan,
menjaga keamanan dan
ketenteraman.
5. Intelektual; belajar dan
pengetahuan sebagai tujuan.
6. Politik; sikap-sikap, nilai-nilai,
dan kepercayaan berkaitan dengan
pemerintahan.
Sumber: id.wikipedia.org
Info Khusus
18 PKn SMA/MA Kelas XI
3. Peran dan Fungsi Sosialisasi Politik
Sosialisasi politik
berperan mengembangkan serta memperkuat sikap politik di kalangan
warga masyarakat yang
sadar politik, yaitu sadar akan hak dan kewajiban dalam kehidupan
bersama. Peranan
tersebut melibatkan keluarga, sekolah, dan lembaga-lembaga tertentu yang
ada dalam masyarakat.
Adapun fungsi
sosialisasi politik antara lain untuk meningkatkan pengetahuan dan
pemahaman masyarakat
tentang kehidupan politik, serta mendorong timbulnya partisipasi
secara maksimal dalam
sistem politiknya. Hal itu sejalan dengan konsep demokrasi, yaitu
pemerintahan dari,
oleh, dan untuk rakyat yang berarti rakyat harus berpartisipasi dalam
kehidupan politik.
Dalam bukunya yang
berjudul Pengantar Sosiologi Politik, Michael Rush dan Phillip
Althoff mengemukakan
fungsi sosialisasi sebagai berikut:
a. Melatih individu
Sosialisasi politik
melatih individu dalam memasukkan nilai-nilai politik yang berlaku
di dalam sebuah
sistem politik. Pembelajaran mengenai pemahaman sistem politik suatu
negara pun diajarkan
di bangku sekolah. Hal ini dilakukan untuk menanamkan pemahaman
kepada semua warga
negara sebagai subjek dan objek politik. Dalam proses pembelajaran
politik tersebut
dimungkinkan individu untuk menerima atau melakukan suatu penolakan atas
tindakan pemerintah,
mematuhi hukum, melibatkan diri dalam politik, ataupun memilih dalam
pemilihan umum.
b. Memelihara sistem politik
Sosialisasi politik
juga berfungsi untuk memelihara sistem politik dan pemerintahan
yang resmi. Setiap
warga negara harus mengetahui hal-hal yang berkaitan dengan sistem
politik. Pemahaman
tersebut dapat dimulai dari hal-hal yang mudah sifatnya, seperti warna
bendera sendiri, lagu
kebangsaan sendiri, bahasa sendiri, ataupun pemerintah yang tengah
memerintahnya
sendiri. Melalui pemahaman tersebut, setiap warga negara dapat memiliki
identitas kebangsaan
yang jelas.
4. Cara Melakukan Sosialisasi Politik
Rush dan Althoff
mengemukakan tiga cara untuk melakukan sosialisasi politik, yaitu:
a. Imitasi
Cara yang pertama
dalam melakukan sosialisasi politik adalah imitasi. Melalui imitasi,
seorang individu
meniru terhadap tingkah laku individu lainnya.
b. Instruksi
Cara melakukan
sosialisasi politik yang kedua adalah instruksi. Gaya ini banyak
berkembang di
lingkungan militer ataupun organisasi lain yang terstruktur secara rapi melalui
rantai komando.
Melalui instruksi, seorang individu diberitahu oleh orang lain mengenai
posisinya di dalam
sistem politik, apa yang harus mereka lakukan, bagaimana, dan untuk
apa.
Budaya
Politik di Indonesia 19
Sumber: media.vivanews.com
Gambar
1.7 Gaya sosialisasi politik instruksi banyak berkembang di lingkungan militer
ataupun
organisasi lain yang terstruktur secara rapi melalui rantai komando.
c Motivasi
Cara melakukan
sosialisasi politik yang terakhir adalah motivasi. Melalui cara ini,
individu langsung
belajar dari pengalaman, membandingkan pendapat dan tingkah sendiri
dengan tingkah orang
lain
5. Alat atau Sarana Sosialisasi Politik
Sosialisasi politik
merupakan istilah yang digunakan untuk menggambarkan proses
seseorang dalam
belajar tentang politik dan mengembangkan orientasi pada politik. Adapun
sarana alat yang
dapat dijadikan sebagai perantara/sarana dalam sosialisasi politik, antara
lain:
a. Keluarga (family)
Wadah sosialisasi
nilai-nilai politik yang paling efi sien dan efektif adalah di dalam
keluarga. Dimulai
dari keluarga inilah antara orang tua dengan anak, sering terjadi
“perbincangan”
politik ringan tentang segala hal. Dalam peristiwa tersebut tanpa disadari
terjadi transfer
pengetahuan dan nilai-nilai politik tertentu yang diserap oleh si anak.
b. Sekolah
Di sekolah melalui
pelajaran civics education (pendidikan kewarganegaraan), peserta
didik dan guru saling
bertukar informasi dan berinteraksi dalam membahas topik-topik tertentu
yang mengandung
nilai-nilai politik teoritis maupun praktis. Dengan demikian, peserta didik
telah memperoleh
pengetahuan awal tentang kehidupan berpolitik secara dini dan nilai-nilai
politik yang benar
dari sudut pandang akademis.
c. Kelompok pertemanan (peer groups)
Sarana sosialisasi
politik lainnya adalah kelompok pertemanan atau peer group. Peer group
termasuk kategori
agen sosialisasi politik primary group. Peer group adalah teman-teman sebaya
yang mengelilingi
seorang individu. Pengaruh pertemanan dalam sosialisasi politik sudah
berlangsung sejak
masa pergerakan nasional.
20 PKn SMA/MA Kelas XI
d. Media massa
Media massa merupakan
agen sosialisasi politik secondary group. Berita-berita yang
dikemas dalam media
audio visual (televisi), surat kabar cetak, internet, ataupun radio,
mengenai perilaku
pemerintah ataupun partai politik banyak memengaruhi masyarakat.
Meskipun tidak
memiliki kedalaman, tetapi media massa mampu menyita perhatian individu
oleh sebab sifatnya
yang terkadang menarik atau cenderung berlebihan.
e. Pemerintah
Pemerintah merupakan
agen sosialisasi politik secondary group. Pemerintah merupakan
agen yang punya
kepentingan langsung atas sosialisasi politik. Pemerintah yang menjalankan
sistem politik dan
stabilitasnya. Pemerintah biasanya melibatkan diri dalam politik pendidikan,
melalui beberapa mata
pelajaran yang ditujukan untuk memperkenalkan peserta didik kepada
sistem politik
negara, pemimpin, lagu kebangsaan, dan sejenisnya. Pemerintah juga secara
tidak langsung
melakukan sosialisasi politik melalui tindakan-tindakannya. Melalui tindakan
pemerintah, orientasi
afektif individu bisa terpengaruh dan ini memengaruhi budaya politiknya.
f. Partai politik
Salah satu fungsi
dari partai politik adalah memainkan peran dalam sosialisasi politik. Ini
berarti partai
politik tersebut setelah merekrut anggota kader maupun simpatisannya secara
periodik maupun pada
saat kampanye, mampu menanamkan nilai-nilai dan norma-norma
dari satu generasi ke
generasi berikutnya. Partai politik harus mampu menciptakan kesan
memperjuangkan
kepentingan umum, sehingga mendapat dukungan luas dari masyarakat dan
senantiasa dapat
memenangkan pemilu.
Gambar
1.8 Salah satu fungsi dari partai politik adalah memainkan peran sebagai
sosialisasi
politik
Sumber: media.vivanews.com
Sebagai sarana
sosialisasi politik, partai politik melaksanakan fungsi-fungsi sebagai berikut:
1) Sosialisasi politik
Dalam melaksanakan
fungsi sosialisasi politik, partai politik berperan mentransmisikan
budaya politik dalam
rangka pembentukan sikap dan orientasi anggota masyarakat sebagai
warga negara
(pendidikan politik).
Budaya
Politik di Indonesia 21
2) Rekrutmen politik
Dalam melaksanakan
fungsi rekrutmen, partai politik melakukan seleksi dan pemilihan
serta pengangkatan
seseorang atau sekelompok orang untuk melaksanakan sejumlah peranan
dalam sistem politik
pada umumnya, dan pemerintahan secara khusus.
3) Partisipasi politik
Dalam menjalankan fungsi
partisipasi politik, partai politik menjadi sarana kegiatan bagi
masyarakat dalam
memengaruhi proses pembentukan pemimpin pemerintahan melalui pemilu
dan pembuatan atau
pelaksanaan kebijakan pemerintah.
4) Artikulasi kepentingan
Dalam menjalankan
fungsi artikulasi kepentingan, partai politik merumuskan dan
menyalurkan berbagai
ragam pendapat, aspirasi, maupun kepentingan masyarakat kepada
pemerintah.
5) Agregasi kepentingan
Dalam menjalankan
fungsi agregasi kepentingan, partai politik mengolah dan memadukan
berbagai tuntutan dan
dukungan masyarakat untuk disalurkan kepada pemerintah.
6) Komunikasi politik
Dalam menjalankan
fungsi komunikasi politik, partai politik menghubungkan antara arus
informasi dari pihak
pemerintah kepada masyarakat atau sebaliknya.
Diskusikan dengan kelompok Anda
permasalahan-permasalahan berikut ini!
1. Menurut pendapat
Anda, sejauh mana arti penting sosialisasi politik untuk
meningkatkan
pemahaman masyarakat akan arti penting peranannya dalam
kehidupan berbangsa
dan bernegara?
2. Sudah idealkah
peran partai politik di Indonesia dalam sosialisasi politik?
Arena Diskusi
D Peran Serta dalam Budaya Politik Partisipan
Pembahasan tentang
budaya politik tidak terlepas dari partisipasi politik warga negara.
Partisipasi politik
pada dasarnya merupakan bagian dari budaya politik, . karena keberadaan
struktur-struktur
politik di dalam masyarakat yang kritis dan aktif. Hal tersebut merupakan
satu indikator adanya
keterlibatan rakyat dalam kehidupan politik (partisipan).
Partisipasi politik
merupakan aspek penting dalam sebuah tatanan negara demokrasi.
Partisipasi politik
juga merupakan ciri khas adanya modernisasi politik. Makin modern suatu
negara, maka makin
tinggi pula tingkat partisipasi politik warga negara.
Bagi sebagian
kalangan, sebenarnya keterlibatan rakyat dalam proses politik bukan
sekedar pada tataran
formulasi bagi keputusan-keputusan yang dikeluarkan pemerintah atau
berupa kebijakan
politik. Keterlibatan rakyat tersebut juga dalam penerapannya, seperti ikut
mengawasi dan
mengevaluasi penerapan kebijakan tersebut.
22 PKn SMA/MA Kelas XI
Bagi pemerintah,
partisipasi politik warga negara berfungsi untuk mendukung programprogram
pemerintah. Artinya
peran masyarakat diwujudkan untuk mendukung program politik
dan program
pembangunan. Wujud dukungan dapat berupa masukan bagi pemerintah dalam
mengarahkan dan
meningkatkan pembangunan.
1. Sebab-Sebab Timbulnya Partisipasi Politik
Partisipasi politik
adalah kegiatan seseorang atau sekelompok orang untuk ikut serta
secara aktif dalam
kehidupan politik, seperti memilih pimpinan negara atau upaya-upaya
memengaruhi kebijakan
pemerintah. Menurut Myron Weiner, terdapat lima penyebab
timbulnya gerakan ke
arah partisipasi lebih luas dalam proses politik, yaitu:
a. Modernisasi dalam
segala bidang kehidupan yang menyebabkan masyarakat makin
banyak menuntut untuk
ikut dalam kekuasaan politik.
b. Perubahan-perubahan
struktur kelas sosial. Masalah siapa yang berhak berpartisipasi dan
pembuatan keputusan
politik menjadi penting dan mengakibatkan perubahan dalam pola
partisipasi politik.
c. Pengaruh kaum
intelektual dan komunikasi masa modern. Ide demokratisasi partisipasi
telah menyebar ke
bangsa-bangsa baru sebelum mereka mengembangkan modernisasi dan
industrialisasi yang
cukup matang.
d. Konfl ik
antarkelompok pemimpin politik. Jika timbul konfl ik antarelite, maka yang
dicari
adalah dukungan
rakyat. Terjadi perjuangan kelas menentang melawan kaum aristokrat
yang menarik kaum
buruh dan membantu memperluas hak pilih rakyat.
e. Keterlibatan
pemerintah yang meluas dalam urusan sosial, ekonomi, dan kebudayaan.
Meluasnya ruang
lingkup aktivitas pemerintah sering merangsang timbulnya tuntutan-tuntutan
yang terorganisasi
akan kesempatan untuk ikut serta dalam pembuatan keputusan politik.
2. Konsep Partisipasi Politik
Dalam ilmu politik,
dikenal adanya konsep partisipasi politik untuk memberi gambaran
apa dan bagaimana
tentang partisipasi politik. Dalam perkembangannya, masalah partisipasi
politik menjadi
begitu penting, terutama saat mengemukanya tradisi pendekatan behavioral
(perilaku) dan
pendekatan post behavioral (pasca tingkah laku). Kajian-kajian
partisipasi
politik terutama
banyak dilakukan di negara-negara berkembang, yang pada umumnya kondisi
partisipasi
politiknya masih dalam tahap pertumbuhan.
Dalam ilmu politik,
terdapat beberapa pertanyaan yang jawabannya merupakan hal
mendasar untuk
mendapat kejelasan tentang konsep partisipasi politik.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar